Agung widodo
MAGELANG - Polda Jateng memperkuat pengelolaan informasi dan manajemen media di masa Pemilu, Bidang Humas Polda Jawa Tengah menggelar latihan peningkatan kemampuan manajemen media.
Pelatihan yang diikuti para pengemban fungsi kehumasan di satker dan Polres jajaran, diselenggarakan di Hotel Ning Tidar, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Kamis (25/1/2024).
Sejumlah pejabat turut hadir dalam pelatihan ini antara lain Kabidhumas beserta para Kasubbid di lingkungan Bidhumas Polda Jawa Tengah serta unsur penyelenggara Pemilu yang diwakili Bawaslu Kabupaten Magelang dan KPU Kabupaten Magelang.
Dalam arahannya di hadapan para peserta, Kabidhumas Polda Jawa Tengah, Kombes Satake Bayu Setianto menerangkan pelatihan ini penting bagi pengemban fungsi humas Polri.
"Karena pengelolaan informasi yang dilakukan Polri harus mengandung unsur edukasi, informasi dan menyejukkan masyarakat. Apalagi dalam situasi pemilu dimana muatan negatif dan disinformasi banyak beredar, khususnya di media sosial, " katanya.
Untuk itu, sambungnya, humas Polri harus tampil dengan sajian informasi yang obyektif, cerdas dan mencerahkan masyarakat.
"Dalam menyajikan informasi, humas Polri harus tetap menjunjung tinggi netralitas, karena netralitas TNI-Polri dalam Pemilu itu harga mati, " tegas Kabidhumas
Selain itu, Kabidhumas meminta jajaran memperkuat kemitraan dan komunikasi dengan media serta wartawan. Tujuannya adalah menciptakan pemahaman bersama dalam menciptakan situasi yang kondusif di masyarakat pada masa kontestasi pemilu 2024.
"Bersama media kita harus bisa menjadi cooling system di masyarakat khususnya pada pemilihan presiden, pemilihan legislatif dan pemilihan kepala daerah, yang semuanya akan dilaksanakan pada tahun 2024 ini, " tegasnya.
Sementara, Ketua KPU Kabupaten Magelang, Afifuddin, berharap Polri mampu memainkan perannya dalam menjaga stabilitas kamtibmas selama Pemilu 2024.
Dirinya juga mendorong humas Polri turut mensosialisasikan informasi-informasi terkait pemilu serta rambu-rambu yang harus dipatuhi seluruh simpatisan dan peserta pemilu.
"Termasuk larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan dalam kampanye seperti menghasut atau mengadu domba, mengancam atau menganjurkan kekerasan, merusak atau menghilangkan APK peserta pemilu, " terangnya.
Sedangkan ketua Bawaslu Kabupaten Magelang, M Habib Shaleh, menegaskan agar para ASN termasuk TNI Polri, selalu menjunjung tinggi netralitas dalam pemilu dan Pilkada.
Disebutnya, Bawaslu berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap netralitas seperti yang tertuang dalam pasal 93 Undang-undang Pemilu tahun 2017.
"Netralitas ASN ini juga merupakan amanat dari Undang-undang dimana ASN harus netral dan bebas dari intervensi politik, " tuturnya.(***)
Rony 
